Pewarna Publik- Mojokerto, Diduga proyek terkesan Siluman tanpa papan proyek. belanja modal balai penyuluhan KB lokasi belakang proyek Gedung kantor kecamatan Kranggan, kota Mojokerto,. Proyek Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana. Senin,09 September 2024.
Kegiatan Proyek tersebut diwajibkan memasang plang papan proyek tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.
Oleh sebab itu, proyek Gedung Penyuluhan Balai KB bisa dikatakan proyek Siluman.
Dengan Pengerjaan proyek Gedung Penyuluhan Balai KB di wilayah Kranggan terkesan kontraktor mengelabui keterbukaan informasi publik kepada masyarakat terkait proyek tersebut
diduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pekerjaan. Pasalnya, proyek gedung dengan anggaran APBD Kota Mojokerto 2024, E-catalog dengan nilai anggaran. Rp.579.193.187 - pekerjaan yang dikeejakan, CV. Adam Putra Jaya yang beralamat di Dsn.Pandansili Ds.Wonorejo Kec.Trowulan Mojokerto (Kab.) - Mojokerto (Kab.) - Jawa Timur.
pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan dikerjakan secara tidak rapi terkesan asal asalan. mulai dari ke tidak rapian hingga penggunaan material yang diduga tak sesuai. penggunaan material yang mestinya memakai Kayu tapi diganti dengan bambu.
dari hasil temuan di lapangan terlihat cor beton yang tak sesuai Juknis banyak yang berongga.
Tidak hanya itu, diduga adukan semen dan pasir diolah secara manual tanpa menggunakan Mixer (Molen), dan dinding beton banyak yang berongga, terlihat banyak pekerjaan proyek tak sesuai Juknis, melihat kondisi itu fakta di lapangan LSM Anti Korupsi, Sebut saja Bejo mengatakan "banyak kejanggalan dalam pekerjaan, kecurangan yang diduga dilakukan oleh kontraktor akibat buntut lemahnya pada pengawasan Dinas, kuwalitas pekerjaan sangat diragukan dan patut dipertanyakan kinerjanya".
Para pekerja konstruksi mengabaikan K3 safety yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan K3 Konstruksi atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang konstruksi, diatur untuk bertujuan menjaga dan melindungi pekerja konstruksi dari risiko bahaya di tempat kerja.
Tujuannya adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan sehat.
Dalam konteks konstruksi, K3 tidak hanya berlaku bagi pekerja langsung, tetapi juga berlaku bagi semua individu yang berada dalam lingkungan konstruksi, termasuk pengawas, manajer proyek, dan bahkan pengunjung atau individu yang berada di dekat area konstruksi.
Peran K3 Konstruksi dalam industri konstruksi, K3 memiliki peran yang krusial dalam menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja, mulai dari identifikasi risiko hingga penegakan peraturan, UU No. 1 Tahun 1970, Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang keselamatan kerja di Indonesia, termasuk di bidang konstruksi. UU No. 2 Tahun 2017, Undang-undang ini menegaskan pentingnya penerapan K3 dalam jasa konstruksi. Semua pihak terlibat di proyek konstruksi harus mematuhi aturan K3 konstruksi demi melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja.
Bejo mengumpulkan data terkait proyek gedung balai KB diwilayah Kranggan untuk dijadikan pelaporan dan pengaduan Masyarakat.
Lemahnya pengawasan dinas hingga ada kelalaian dalam pekerjaan, dan sampai berita ini ditayangkan pihak dinas dan Kontraktor belum bisa di konfirmasi. (Red/Tim Invest).
