PEWARNA PUBLIK BANDA ACEH,- Dalam rangka Evaluasi Kinerja Tahun 2022 serta Peningkatan Kinerja Tahun 2023, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli, Bapak A.Halim Faisal., didampingi oleh Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Tahun 2023 dengan tema : “Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin Berakhlak Dengan Bekerja Secara Cepat, Tepat, Ikhlas dan Hasilnya Akuntabel” pada Senin (27/02/2023).
Kegiatan Rapat Koordinasi Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh ini akan diselenggarakan selama 3 hari yakni sejak tanggal 27 Februari 2023 s.d 01 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
Dalam laporan kegiatan yang dibacakan langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Bapak Rakhmat Renaldy, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut Keputusan Menteri tentang Target Kinerja yang merupakan implementasi Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 guna mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel.
Selanjutnya sambutan sekaligus penambuhan rapa'i secara simbolis oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Bapak Edward Omar Sharif Hiariej guna membuka secara langsung kegiatan Rapat Koordinasi Tahun 2023.
Dalam kesempatannya Wamenkumham menyampaikan beberapa point diantaranya agar setiap Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai semangat tinggi serta Integritas, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam menjalankan tugas negara. Beliau juga mengajak kepada seluruh Unit agar terus mengabdi dan meningkatkan semangat juang dalam membela negara. Dihari selanjutnya, Selasa, 28 Februari 2023. Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Bapak. Supriyadi memberikan materi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dilanjutkan oleh Ibu Dian Rubianty selaku Kepala Ombusdman RI Perwakilan Aceh, beliau menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Ombusdman yaitu menerima laporan dari instansi/publik, kemudian melanjutkan pemeriksaan atas laporan, dan menindaklanjuti laporan. Ombudsman juga merupakan bagian dari pembinaan administrasi baik itu instansi atau pemda yang telah melakukan kesalahan dan perlu pembinaan maupun yg belum melakukan kesalahan untuk dijadikan sebuah pengawasan.
Selanjutnya Divisi Pemasyarakatan melalui Ibu Wahyu Handayani menyampaikan bahwa setiap UPT Pemasyarakatan wajib mengurus izin klinik agar tidak adanya tuduhan malpraktek dan pada setiap dapur yang ada di UPT Pemasyarakatan harus memiliki sertifikat Higienis.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bapak Yudi Suseno yang menyampaikan agar seluruh jajaran UPT pemasyarakatan terus berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban Lapas/Rutan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa tahun 2023 adalah tahun Politik yang harus diwaspadai dan disikapi dengan bijak dan selalu berhati hati.
Dihari terakhir, Rabu, 01 Maret 2023. Kegiatan dibuka dengan paparan materi terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM yang disampaikan oleh Ibu Novie Soegiharti selaku Koordinator Desiminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Wilayah I, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
Kegiatan ditutup dengan Evaluasi Kinerja Pelaksana Anggaran oleh Kepala Kanwil DJPB Prov. Aceh, Bapak Izharul Haq.
(Rdwn)
