PEWARNA PUBLIK LHOKSEUMAWE, - Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan (DKPPP) Pemko Lhokseumawe segera melakukan Program konversi BBM ke BBG bahan bakar perahu bermotor nelayan tradisional setempat. Sebelumnya , nelayan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kepala DKPPP Pemko Lhokseumawe Ir.Mehrabsyah, MM, Selasa (7/6/22) menjelaskan, untuk tahap pertama sejumlah 80 paket mesin 5,5 GT berbahan bakar GAS akan disalurkan kepada nelayan Lhokseumawe Jumlah tersebut masih minim, dibandingkan dengan jumlah nelayan sebanyak 1.204 orang.
Mesin perahu yang menggunakan BBG tabung 3 Kg, merupakan bantuan Kementerian ESDM RI melalui Fokir Anggota DPR-RI Farksi PPP dari Dapil II Aceh. Program tersebut, menurut Mehrabsyah, akan mempermudah nelayan tradisional mendapatkan bahan bakar. BBM selama ini semakin sulit didapatkan, sehingga konversi ke BBG dinilai menguntungkan nelayan.
Mehrabsyah juga menjelaskan, BBG tabung 3 Kg akan dipasok langsung melalui Pertamina, untuk memenuhi kebutuhan BBG nelayan setelah dilakukan konversi bahan bakar. "Ya, nanti akan dipasok langsung PT. Pertamina Persero," jelasnya.
Petugas DKPPP Pemko Lhokseumawe telah melakukan verifikasi data penerima bantuan mesin perahu konversi gas. Tujuannya, untuk menentukan nelayan yang akan mendapatkan bantuan mesin dan perangkat pendukung lainnya. Data yang dihimpun akan dikirim ke Kementerian ESDM.
Menurut Pendamping Kementerian Kelautan Perikanan Husny dari DKPPP Pemko Lhokseumawe, program ini tujuan pertama konversi yaitu salah satu upaya pemerintah sebagai solusi Meringankan biaya Operasional Nelayan yang dulunya besar menjadi lebih Efisien.
Paket konversi yang akan dibagikan nanti terdiri dari beberapa komponen. Diantaranya, mesin perahul 5,5 GT, konversi kit, As panjang, baling-baling dan tabung gas 3 Kg sejumlah 2 tabung. Selain itu juga aksesoris pendukung lainnya seperti reduser, regulator, mixer, dan beberapa jenis kebutuhan lainnya. "Dengan bahan BBG ini yang pertama-tama, biaya operasional bagi nelayan irit, dari pada sebelumnya mengunakan BBM. Pihak kementerian ESDM bersama dengan tim sudah melakukan evaluasi dan perhitungan hal tersebut," ungkap Husni.
(Rdwn)