PEWARNA PUBLIK MOJOKERTO,- Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) lokasi Tanah kas desa yang dipersawahan memakai anggaran dana desa (DD) Desa Sumberagung, Kecamatan jatirejo, Kabupaten mojokerto, disorot LSM pasalnya pekerjaan diduga dikerjakan tidak sesuai Juknis dan terkesan asal jadi demi keuntungan semata.
Pekerjaan TPT Jalan tersebut sesuai papan proyek diketahui dengan volume 206,5 m dengan anggaran yang tercantum di papan informasi sebesar Rp. 114.002.234.56.
Samosir selaku Sekjen Lembaga pemantau Pembangunan & kinerja pemerintah DPW Jawatimur Mengatakan, karena dirinya merasa penasaran ia mencoba melihat secara langsung ke pekerjaan TPT Pemerintah Desa (Pemdes) terkait pekerjaan Asal jadi tersebut karna belum di rabat.
Yang menjadi pertanyaan kita adalah dari anggaran sebesar Rp. 114.002.234.56 dari Pemdes Sumberagung, pekerjaan asal jadi dengan menggunakan anggaran DD yang digunakan buat pembangunan secara morat marit dalam pekerjaan pembangunan Tembok penahan tanah.
“Di RAB tersebut tentunya ada ukuran, gambar, estimasi, ada titik atau lokasi kegiatan ukuran yang mau dikerjakan, & paham secara petunjuk teknis kerja jadi tidak asal mengerjakan dalam Spesifikasi semen dalam pemasangan banyak yang di kurangi & banyak Batu yang tidak terbelah saat pemasangan.
Aktivis Lp2Kp Samosir mengatakan bahwa anggaran negara yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di Desa sumberagung seperti dana hibah, Pokmas, ADD, Dana Desa, dan lain-lain, berpotensi rawan penyelewengan atau korupsi. Hal itu disebabkan lemahnya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik, lemahnya pengawasan dari Inspektorat (APH) yang semestinya pro aktif memeriksa.
Dia mencontohkan seperti yang terlihat pada pembangunan TPT di Desa Sumberagung. Kata dia, dari segi material bangunannya cendrung mengurangi mutu dari volume & Batu yang dipasangkan, dugaan kejanggalan yang berbau aroma korupsi dengan modus mark up seperti upah tukang, campuran adonan cor-an semen dikurangi Ini berpotensi cepat terjadi abrasi dan ambrol," ujarnya.
Dikatakan samoser, disaat minimnya peran serta masyarakat yang mengawasinya, maka peran media massa justru hadir sebagai kontrol sosial untuk berperan aktif memantau alokasi realisasi anggaran negara agar maksimal dan tepat sasaran, serta tidak dijadikan ajang banca'an para oknum pejabat nakal yang bermental korupsi.
Hingga berita ini rilis, Kepala Desa belum memberi tanggapan atas permintaan konfirmasi dan klarifikasi awak media.
(Sant/tim)
