PEWARNA PUBLIK JAKARTA, - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia (POLHUKAM KADIN) Bambang Soesatyo mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Arsjad Rasjid memiliki 9 program prioritas.
Antara lain, Net Zero Hub berupa komitmen 100 perusahaan untuk menjadi Net-Zero, Digitalisasi Ekonomi UMKM berupa peningkatan status seribu UMKM menjadi usaha menengah, Sustainability (Carbon Trading, SDG/ESG, dan Ecotourism) berupa komitmen 10-15 perusahaan terhadap stakeholder capitalism metrics, hingga KADIN Cipta berupa peluncuran Online Single Submission (OSS) dan reformasi platform, database, serta perpustakaan digital KADIN.
"Terkait Digitalisasi Ekonomi UMKM, ini merupakan komitmen KADIN memajukan sektor UMKM. Sehingga tidak hanya korporasi besar saja yang menikmati berkah dari pembangunan. Sekaligus sebagai dukungan KADIN terhadap komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah mengarahkan agar percepatan transformasi digital UMKM harus segera dilakukan.
Tahun ini, ditargetkan menembus 20 juta UMKM. Serta di tahun 2023 ditargetkan 30 juta UMKM sudah berhubungan dengan ekosistem ekonomi digital," ujar Bamsoet usai mengikuti Rapat Dewan Pengurus Harian KADIN Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Arsjad Rasjid, secara virtual di Jakarta, Kamis (14/4/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, KADIN juga mendukung komitmen Presiden Joko Widodo agar Kementerian Koperasi dan UKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus melakukan percepatan penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.
"Menyukseskan, perlu peran dari berbagai pihak, khususnya dari KADIN, agar UMKM yang ada saat ini bisa sesegera mungkin terkoneksi dengan ekonomi digital seperti e-Katalog LKPP. Mengingat KADIN tidak hanya diisi para pengusaha yang berasal dari korporasi besar saja. Melainkan juga berasal dari kalangan UMKM," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, terkait Sustainability (carbon trading), hal ini merupakan dukungan KADIN terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK).
Selain sebagai upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal, maupun nationally determined contribution (NDC) berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, keberadaan Perpres tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara penggerak dunia yang melakukan penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi potensi perdagangan karbon Indonesia bisa mencapai Rp 350 triliun. Mengingat Indonesia mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon, yang diperoleh dari luasnya hutan hujan tropis di Indonesia sebagai terbesar ketiga dunia dengan luas area 125,9 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove. Serta lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton. Potensi ini harus bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk oleh para anggota KADIN," pungkas Bamsoet.
(Red)
